Mengapa WFH Hanya Menyentuh Permukaan Masalah Hemat Energi? Analisis Mendalam dari Perspektif Legislatif

Bayangkan sebuah kota besar di pagi hari. Lalu lintas macet, gedung-gedung pencakar langit menyala terang meski matahari sudah bersinar, dan pabrik-pabrik mulai beroperasi dengan mesin yang haus energi. Lalu, muncul usulan solusi: mari kita kerjakan dari rumah. Seolah-olah dengan memindahkan aktivitas kerja ke rumah-rumah, masalah konsumsi energi yang kompleks ini bisa teratasi dengan mudah. Inilah yang sedang menjadi perdebatan hangat di tengah rencana pemerintah untuk menghemat energi mulai April mendatang. Namun, benarkah solusinya sesederhana itu?

Ratna Juwita Sari, anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PKB, dengan tegas menyatakan bahwa work from home (WFH) hanyalah secuil kecil dari puzzle besar tata kelola energi nasional. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan akhir Maret 2026, legislator ini mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada solusi yang terlihat instan namun sebenarnya bersifat superfisial. "Pendekatan WFH sebagai solusi tunggal ibarat memberi plester pada luka yang membutuhkan jahitan," kira-kira begitu analogi yang bisa kita ambil dari peringatannya.

Mengapa WFH Bukan Jawaban Utama?

Mari kita bedah lebih dalam. Data dari Kementerian ESDM beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang menarik. Konsumsi energi listrik di sektor rumah tangga memang mengalami peningkatan, namun porsi terbesar justru berasal dari sektor industri (sekitar 45-50%) dan komersial (sekitar 30-35%). Sementara itu, transportasi masih menjadi penyumbang utama konsumsi BBM. Artinya, memfokuskan kebijakan hemat energi hanya pada perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) melalui WFH, sama seperti berusaha mengeringkan lautan dengan sendok.

Ratna dengan tepat menggarisbawahi bahwa kebijakan yang adil dan terukur harus menyentuh akar persoalan. "Kalau serius, jangan hanya mengubah pola kerja ASN," tegasnya. Gedung-gedung pemerintah yang seringkali boros energi, industri dengan teknologi yang belum efisien, dan sistem transportasi publik yang belum optimal—inilah sasaran strategis yang seharusnya menjadi prioritas. WFH, dalam konteks ini, justru berpotensi menimbulkan masalah baru: perpindahan beban biaya listrik ke rumah tangga, tantangan produktivitas di sektor tertentu, dan bahkan ketimpangan akses bagi mereka yang infrastruktur rumahnya tidak mendukung kerja jarak jauh.

Dampak Sosio-Ekonomi yang Sering Terabaikan

Di balik wacana WFH yang terkesan modern dan fleksibel, tersimpan konsekuensi riil yang perlu dihitung matang. Bagaimana dengan kualitas layanan publik yang membutuhkan interaksi langsung? Bagaimana dengan sektor-sektor ekonomi pendukung perkantoran seperti warung makan, transportasi ojol, dan jasa kebersihan yang bergantung pada aktivitas kantor? Kebijakan yang diambil secara instan, tanpa kajian mendalam tentang dampak berantainya, berisiko memecahkan satu masalah sambil menciptakan masalah baru di tempat lain.

Pengalaman selama pandemi seharusnya menjadi pembelajaran berharga. WFH memang mengurangi mobilitas, tetapi tidak serta-merta membuat konsumsi energi nasional turun signifikan. Malahan, ada studi yang menunjukkan peningkatan konsumsi listrik residensial di siang hari. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang benar-benar holistik harus mempertimbangkan pergeseran pola konsumsi, bukan hanya memindahkan lokasi konsumsi.

Menuju Solusi Sistemik: Lebih dari Sekadar Simbol

Lalu, seperti apa seharusnya langkah konstruktif yang diusulkan? Ratna Juwita memetakan beberapa arah kebijakan yang lebih substantif. Pertama, audit energi nasional yang menyeluruh—sebuah pemetaan akurat tentang di mana saja pemborosan terjadi, dari tingkat gedung pemerintahan hingga proses produksi di pabrik. Kedua, percepatan transisi energi terbarukan yang tidak hanya wacana, tetapi diwujudkan dalam proyek-proyek konkret dengan target yang terukur. Ketiga, revitalisasi transportasi massal yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga nyaman dan efisien, sehingga masyarakat punya alternatif riil selain kendaraan pribadi.

Yang menarik dari pandangan Ratna adalah penekanannya pada keberlanjutan. Hemat energi tidak boleh menjadi program musiman atau reaktif terhadap fluktuasi harga energi global. Ia harus menjadi bagian integral dari transformasi energi nasional—sebuah pergeseran paradigma dari pengelolaan yang reaktif menjadi strategis, dari yang bersifat simbolis menjadi berdampak nyata. "Hemat energi harus berbasis data, berbasis sektor prioritas," tegasnya, menekankan pentingnya pendekatan yang ilmiah dan terukur.

Peran Legislatif dalam Mengawal Transformasi

Sebagai anggota DPR, Ratna menegaskan bahwa fungsi pengawasan akan terus dijalankan untuk memastikan kebijakan penghematan energi tidak terjebak pada solusi jangka pendek yang populis. Ini adalah titik penting: dalam demokrasi, kebijakan publik harus melalui proses penelaahan yang ketat, mempertimbangkan berbagai kepentingan, dan diarahkan untuk kepentingan jangka panjang bangsa. WFH mungkin bisa menjadi salah satu opsi dalam portofolio kebijakan, tetapi sama sekali tidak boleh menjadi bintang utama.

Pertanyaannya sekarang adalah: sudah siapkah kita berpikir di luar kotak? Sudah siapkah kita meninggalkan solusi-solusi instan dan mulai membangun sistem energi yang tangguh, efisien, dan berkeadilan? Wacana WFH untuk hemat energi ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk diskusi yang lebih besar tentang masa depan energi Indonesia—bukan menjadi akhir perdebatan.

Pada akhirnya, hemat energi bukan sekadar tentang mematikan lampu atau bekerja dari rumah. Ini tentang bagaimana sebuah bangsa mengelola sumber dayanya dengan bijak, memastikan keadilan bagi semua sektor, dan membangun ketahanan untuk masa depan. Seperti yang diingatkan Ratna Juwita, mari kita jangan terjebak pada simbol-simbol. Mari kita bangun solusi yang sesungguhnya. Karena bumi yang kita tinggali ini bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan untuk anak cucu kita. Dan cara kita mengelola energi hari ini, akan menentukan kualitas titipan itu besok.